Mereka yang Menyamakan Pemilu Dg Pemberontakan

Mar 12 • Fiqih, Muamalah • 1169 Views • No Comments on Mereka yang Menyamakan Pemilu Dg Pemberontakan

Oleh : Muhammad Ode Wahyu

(Alumni STIBA Makassar)

 

  • Tulisan ini hanyalah tanggapan sederhana terhadap orang-orang/suatu kelompok yang mengklaim bahwa Siapa yang menyelishi pendapat mereka dikategorikan telah menyelisihi pendapat para salaf dan juga termasuk sebagai orang-orang sesat.

 

  • Tidak perlu bingung dengan perkataan manusia “Bahwa ikut memilih pada saat pemilu adalah sesuatu yang dianjurkan”, sementara mereka sendiri meyakini bahwa ikut pemilu itu tidak ada dalilnya.

 

  • Yang bingung dengan hal ini menunjukkan bahwa ia tidak tahu kalau ibadah itu dibagi menjadi ibadah yang telah ditetapkan oleh nash pelaksanaannya (mahdhah) dan ibadah yang pada asalanya hanyalah adat/kebiasaan atau sarana yang berubah menjadi ibadah karena niat dari pelakunya.

 

  • Kebodohan yang sangat jelas ketika menyamakan keduanya. Sebab keduanya memiliki perbedaan. Ibadah yang telah ditetapkan oleh nash tidak boleh dilakukan kecuali sesuai nash itu, seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Adapun adat/kebiasaan yang menjadi ibadah karena niat, maka perkara ini memang pada asalnya tidak memiliki nash khusus pelaksanaanya (sebagai ibadah), sebab ia pada hakikatnya bukanlah ibadah. Ia menjadi ibadah (ibadah umum) karena niat pada saat melakasanakannya.

 

  • Maka menanyakan dalilnya dari Al-Qur’an atau sunnah pada ibadah umum seperti ini adalah kesalahan.

 

  • Niat seperti ini disebut dengan niat mustahabbah (niat yang dianjurkan). Sebagaimana perkataan Mu’adz radhiyallahu ‘anhu:

أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي

                “Adapun aku, aku tidur dan juga bangun malam (untuk shalat), dan aku berharap pahala dari tidurku sama  seperti aku berharap padala dengan bangunku”. (Riwayat Bukhari)

Syaikh Muhammad Bin Shaleh al-Utsaimin rahimahullah berkata:

عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات

 “Ibadahnya orang-orang yang lalai bernilai kebiasaan, sedangkan kebiasaan orang-orang yang terjaga bernilai ibadah“. [Syarh Arbain an-Nawawi: 21; Muassasah Syaikh al-Utsaimin].

 

  • Karena itu, pada perkara adat/ kebiasaan atau sarana amalan seperti ini memang tidak perlu ditanyakan dalilnya, karena pada asalnya ia bukanlah ibadah.

 

  • Jadi,, pemilu dikatakan sebagai sesuatu yang dianjurkan karena ia hanyalah sarana untuk mencegah dharar (mudharat). Dikatakan sebagai ibadah jika ditinjau dari niat ini.

 

  • Terkait kasus pemilu, maka ia harus dikembalikan pada maksud orang-orang yang mengikutinya. Jika kita memperhatikan, rata-rata orang yang mnengikutinya berniat untuk menghilangkan/mencegah dharar (mudharat). Sehingga ia menjadi sarana untuk mengurangi ataupun menghilangkan dharar itu.

 

  • Pada kasus ini berlaku beberapa kaidah fiqh. Setidaknya dua kaidah diantara yang paling urgen untuk hal ini, yaitu: al-Wasail Laha Ahkamu al-Maqashid (Wasilah/sarana hukumnya sebagaimana niatnya) dan adh-Dhararu yudfa’u biqadri al-Imkan (mudharat/marabahaya ditolak sesuai dengan kesanggupan).

 

  • Siapapun yang mengikuti pemilu dengan niat menghilangkan dharar, maka hukumnya sesuai niatnya, sehingga hal itu disyariatkan. Bahkan pada kasus ini bisa berlaku kaidah “Maa laa yatimmu al-Waajibu illa bihi fahuwa waajib”. (Apa yang menyebabkan tidak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib). Menghilangkan dharar tentu ia adalah perkara yang wajib.

 

  • Mereka yang ikut pemilu tidak bisa dikatakan sebagai pemberontak. Sebab memang adat dan urf bahkan hukum di negri ini (indonesia) memberlakukan adanya pemilihan pemimpin setiap 5 tahun.

 

  • Dengan kata lain, setiap 5 tahun berakhir periode kepemimpinan seorang penguasa. Jika ia ingin kembali menjadi seorang pemimpin, maka ia harus kembali mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin.
  • Karena itu, pemilu bisa digunakan untuk meghilangkan dharar dari pemimpin sebelumnya dengan adanya calon yang dianggap lebih berpihak pada kaum muslimin. Sebagaimana kaidah yang disebutkan sebelumnya adh-dharar yudfa’u biqadri al-imkan

 

  • Dalil kaidah ini adalah firman Allah azza wajalla:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu”. (QS. Al-Anfal: 60)

 

  • Syaikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah berkata mengenai ayat ini: firman Allah “masthata’tum” (sesuai apa yang kamu sanggupi) masuk didalmnya segala jenis senjata dan alat pelindung untuk memerangi mereka… (Hingga beliau mengatkan)

 

والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم

“Dan termasuk mengajukan pendapat serta perpolitikan yang dengannya kaum muslimin menjadi maju dan untuk menghalau keburukan musuh mereka”. (Tafsir as-Sa’di: 369; )

 

  • Mengatakan bahwa ikut pemilu dan memilih calon lain adalah pemberontakan adalah fatwa yang tidak memahami urf dan memaksakan diri pada hukum yang berlaku di indonesia. Dan ini adalah perkara yang ditahdzir oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata:

 

لا يجوز له أن يفتي في الأقارير  والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه ، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل

“Masalah-masalah yang harus diperhatikan  oleh seorang pemberi fatwa.., tidak boleh berfatwa dalam memutuskan suatu ketetapan, perkara sumpah, nasehat dan selainnya pada perkara yang berhubungan suatu lafaz sesuai yang ia pahami tanpa mengetahui dan mengembalikannya pada urf/kebiasaan penduduk atau orang-orang yang berbicara dengan lafaz itu, yang mana hal itu mengharuskan ia memahaminya sepeti yang dipahami oleh mereka, walaupun lafaz itu menyelishi makna aslinya. Kapan seorang mufti tidak melakukan hal itu, maka ia sesat dan menyesatkan”. (I’lam Muwaqqi’in: 1027; Dar kitab al-Arabi-Beirut)

 

  • Sejak zaman dahulu hingga hari ini, negara dan rakyat Indonesia tidak pernah menganggap bahwa pemilu itu sebagai gerakan pemberontakan.

 

  • Memakasakan pendapat yang tidak memiliki nash perintah ataupun larangan dari al-Qur’an ataupun sunnah, yang ia sendiri bertaklid pada seseorang dalam pendapatnya itu, lalu membawa-bawa nama Allah dan Rasul-Nya, serta mengatakan bahwa orang yang menyelishi pendapatnya telah menyelishi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah adab yang tidak dibolehkan oleh ulama.

 

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Tidak boleh bagi seorang yang memberikan fatwa bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa Allah mengharamkan suatu perkara atau mewajibkannya atau memakruhkannya kecuali ia mengetahui bahwa pada perkara itu adalah perkara memiliki nash dari Allah dan Rasul-Nya pada pembolehan, atau pengharaman atau pemwajiban atau pemakruhannya. Adapun jika hanya bersandar pada apa yang ia temukan dari kitabnya yang ia terima dari orang yang ia taklid padanya agamanya, maka tidak boleh bersaksi atas nama Allah dan RasulNya terhadap perkara itu, lalu ia menipu manusia dengannya”. (I’lam Muwaqqi’in: 990; cet Dar kitab al-Arabi-Beirut)

 

  • Terkait perkara pemilu yang menyamakan suara orang yang jahil dengan seorang alim, pemaksiat dan bertakwa adalah kesalahan, Ia adalah dharar. Namun dharar ini tidak lebih besar dari dharar lain, berupa negeri bisa dikuasai asing, atau salah satu calon yang ditemani orang-orang liberal, syiah, komunis, utang yang semakin membanyak, ketidakadilan hukum, dan lain sebagainya yang lebih besar dari itu. Pada kasus seperti inilah berlaku kaidah fiqh irtikab akahaffi adh-Dhararin (mengambil dharar yang lebih ringan dari dua jenis dharar).  Wallahu ‘alam.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »